LEWOLEBA – PT PLN (Persero) UPP Nusra III menggelar Ekspose rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Atadei, di Kecamatan Atadei. PLN berencana membangun di dua titik yakni di Watuwawer dan Nubahaeraka dengan kapasitas masing-masing sebesar 5 Megawatt.
Kasirun, Manajer PLN UPP Nusra III kepada wartawan usai Ekspose di ruang rapat Bupati Lembata, Rabu (12/6/2024) menjelaskan, PLN melakukan Ekspose rencana pembangunan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata, DPRD, dan dinas teknis terkait mengenai rencana pembangunan PLTP di Atadei.
Dalam ekspose, lanjutnya, pihaknya juga meminta dukungan dari semua pihak karena PLN ingin agar pelaksanaan pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan dan tentunya harus membangun sinergi antara PLN dan Pemerintah .
“Kami apresiasi dengan pemerintah yang sangat mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur PLN di Lembata,” kata Kasirun.
Dijelaskannya, ssuai jadwal, diperkirakan pada 2025 sudah mulai beroperasi dan kegiatan lapangan baru dilaksanakan setelah dilakukan oembebasan lahan baru dilanjutkan dengan pekerjaan site development atau pembangunan dan penyiapan akses ke lokasi agar segera dipakai membawa alat ke lokasi PLTP.
Ia menambahkan, pembangunan PLTP ini programnya sudah tercantum di RUPTL yang merupakan suatu bentuk dari keputusan pemerintah yang ditugaskan kepada PLN untuk dikerjakan. PLN, lanjut dia yang akan melaksanakan keputusan pemerintah terkait program ketersediaan tenaga listrik menggunakan energi baru terbarukan.
“Kami yakin 100 persen ini akan berjalan karena ini program yang sifatnya green energi dan dalam tahap menggunakan energi baru terbarukan yang sudah menjadi program prioritas pemerintah,” terang Kasirun.
Ditanya terkait dampak, Kasirun menjelaskan, sudah dilakukan kajian dan izin lingkungan UKL/UPL di dokumen ada dampak kontruksi dan operasional yang sudah menjadi pembahasan dengan tenaga ahli dari perguruan tinggi dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Ia yakin, dengan kegiatan ini tidak ada potensi bahaya terhadap masyarakat. Dampak dan operasi kontruksinya sudah dihitung dibandingkan dg baku mutu di peraturan dan sejauh ini belum ada dampak yg kemungkinan tidak bisa dikelola.
“Semua sudah dikaji AMDAL. Justru yang dikhawatirkan adalah konstrusi bangunan yang harus diperhatikan dengan kondisi patahan yang ada agar bangunan tidak mengancam masyarakat di sekitar,” kata Kasirun.
Hal buruk tentu harus diantisipasi dan tentunya PLN tidak lepas tangan hal yang membahayakan. PLN pun akan menrunkan tenaga ahli dan konsultan ahli untuk antisipasi hal yang dirasakan membahayakan.
Terkait penolakan masyarakat, pihaknya akan memberikan pemahaman dan pendekatan dengan masyarakat bahwa yang dilaksanakan PLN adalah dalam tugas untuk pemenuhan energi baru terbarukan.
Mahasiswa, lanjutnya, juga harus mengerti dan menjadi kebanggan dan bagian program pembangunan memanfaatkan energi baru terbarukan dan tujuan ini dapat didukung.
Sementara terkait penyiapan lahan, Kasirun menjelaskan, pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap. Akan didahului sosialisasi dan identifikasi kepemilikan. Setelah dirasa identifikasi sudah falid, akan dilakukan perhitungan ganti kerugian yang dilakukan oleh badan independen yang tidak bisa diintervensi.
Ia menjelaskan, untuk pembangunan, dibutuhkan lahan seluas 4,65 Hektare. (Tim LembataNews)
