LEWOLEBA – MENYIKAPI permasalahan kelangkaan dan antrean panjang pembelian BBM yang terjadi di Lembata, pemerintah telah menggelar rapat bersama para pengelola SPBU untuk mengecek langsung permasalahan dan kendala yang dialami. Pemerintah juga akan segera menerjunkan tim ke lapangan untuk memantau proses pendistribusian BBM, mulai dari proses pembongkaran dari kapal, pengisian di banker, dan pendistribusian atau penjualan kepada masyarakat.
Wakil Bupati Lembata Muhamad Nasir kepada wartawan di kantor Bupati Lembata usai rapat dengan para pengelola SPBU, Selasa, 11 Maret 2025 mengatakan, pemerintah menghadirkan para pengelola SPBU agar bisa tahu permasalahan baik terkait kuota maupun mekanisme pendistribusian.
Sehingga, jika ada kendala yang dihadapi SPBU, pemerintah dapat membantu memfasilitasi penyelesaiannya. Mengingat, Lembata sebagai kabupaten pulau, jika terjadi permasalahan kelangkaan akan sangat berpengaruh kepada indeks harga konsumen dan tingkat inflasi.
Ditegaskannya pula bahwa permasalahan BBM terjadi hampir setiap tahun. Karena itu, dalam rapat itu ia menekankan untuk menciptakan stabilisasi dan tidak mau melihat lagi adanya antrean yang sangat menyita waktu.
“Saya tidak mau lihat lagi orang antre sampai jam 09.00 BBM sudah habis. Habisnya lari ke mana saja kita juga tidak mengerti. Strategi seperti apa, nanti kita akan turun ke lapangan untuk jaga nosel,” tegas Muhamad Nasir.
Langkah turun langsung itu dilakukan untuk bisa mengetahui dan memetakan pada hari apa saja mobilitas ramai dan kapan mobilitas kurang dan pemerintah ingin memastikan itu mulai dari pembongkaran, banker, sampai pada pendistribusian dan tahu jika ada kekurangan, larinya ke mana.
Pemerintah, lanjutnya, juga akan menindakkanjuti dengan menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda.
Pemerintah, urainya, juga akan meminta Dispenduk untuk melakukan pendataan terhadap warga dari luar yang beraktivitas di Lembata. Dispenduk harus memastikan keberadaan mereka, dan jika sudah dalam jangka waktu yang lama agar diterbitkan KTP Lembata.
“Karena ini juga variabel untuk dapat mengusulkan kenaikan kuota BBM,” tegasnya sembari menambahkan bahwa terkait pengoperasian di SPBU harus segera di sikapi dan peristiwa yang terjadi saat ini harus menjadi acuan operasional ke depan sehingga tidak boleh lagi terjadi hal-hal seperti saat ini (kelangkaan dan antrean)
Kehadiran pemerintah, ungkapnya, adalah untuk menciptakan pengendalian dan pendistribusian BBM agar tepat sasaran, dan tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat yang dialamatkan terkait dengan BBM bersubsidi.
Menjawab pertanyaan terkait kemampuan keuangan transportir dalam mengangkut kuota untuk Lembata, Wabup Muhamad Nasir mengatakan, ia sudah berupaya berkoordinasi, hanya saja sejauh ini belum ada keterbukaan. Ia berharap, manajemen transportir bisa lebih terbuka terhadap setiap kendala yang dihadapi agar bisa didiskusikan dengan pemerintah guna dicarikan solusi penanganannya.
“Pemerintah selalu kooperatif. Jangan karena masalah pribadi lalu korbankan masyarakat. Karena mereka sudah mengantongi izin,” tegasnya.
Ia juga menyentil pemberian rekomendasi untuk BBM bersubsidi. Ia mengambil contoh BBM subsidi untuk nelayan. Ada sejumlah nelayan yang memiliki lima sampai tujuh bahkan delapan rekomendasi. Akibatnya, nelayan lainnya yang sebenarnya juga berhak tidak kebagian. (Tim LembataNews)
