MATARAM – GUBERNUR NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, hadir di kantor PT PLN (Persero) Pusat untuk menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan-perbaikan berkelanjutan kepada pimpinan pengembang panas bumi demi keberlangsungan sejumlah proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di NTT, Senin, 28 Juli 2025.
Kunjungan Gubernur Melki merupakan tindak lanjut atas uji petik yang dilakukan Satgas Pemprov di sejumlah wilayah kerja panas bumi (WKP) guna memverifikasi dan memvalidasi fakta lapangan terkait pengembangan PLTP, serta kunjungannya ke beberapa titik geothermal dalam rangka berdialog dengan masyarakat terdampak beberapa waktu lalu.
Di hadapan PT PLN (Persero) serta tim pengembang yang terdiri dari PT Sokoria Geothermal Indonesia, PT Daya Mas Nage Geothermal, dan PT Geo Dipa Energi, Gubernur Melki bersama pejabat Pemprov NTT lainnya, menjabarkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pengembangan panas bumi di lapangan, mulai dari manifestasi, kondisi jalan, realisasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), sampai isu kesehatan dan lingkungan yang berputar di sekitar masyarakat.
“Intinya adalah pelaksanaan dialog antara pemprov, pemkab, desa, pengembang geothermal dan masyarakat yang pro dan kontra harus dilakukan secara masif dan terukur serta dilaksanakan di lokasi itu saja, agar pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak dapat menyusup dalam dialog tersebut,” jelas Gubernur Melki.
Berdasarkan temuan tim Satgas, Gubernur Melki menegaskan perlunya tindakan antisipasi retakan untuk mencegah timbulnya manifestasi baru. Ini dapat dilakukan melalui kajian pemetaan pola sebaran keretakan, terutama di lokasi WKP PLTP Mataloko. Di samping itu, penting untuk menggunakan teknologi presisi tinggi agar manifestasi tidak muncul di lokasi lain.
Terkait proyek pengembangan PLTP Ulumbu unit 5-6 di Poco Leok, Gubernur Melki menegaskan pembangkit ini patut dipertahankan dan ditingkatkan sebagai pemasok utama listrik di Kabupaten Manggarai. Sejalan dengan itu, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep dan dampak geothermal terhadap manusia dan ekosistem perlu ditingkatkan agar masyarakat semakin memahami pentingnya perluasan kapasitas PLTP Ulumbu demi terpenuhinya energi listrik yang andal.
“Dialog harus dikedepankan, terutama dengan penolak geothermal. Jika dialog sudah dilaksanakan dengan baik, kegiatan konstruksi bisa dilanjut,” ungkapnya.
Sementara itu, di PLTP Atadei, Gubernur Melki menyampaikan tim pengembangan mesti segera menyelesiakan penyesuaian harga ganti rugi pemilik tanah melalui pendekatan intens dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku.
Di PLTP Sokoria, disebutkan bahwa sebagian besar warga (sekitar 85%) mendukung PLTP Sokoria karena manfaat listrik, kerja, dan ekonomi. Sisanya menolak karena dugaan dampak lingkungan yang tidak terbukti secara signifikan di lapangan.
Tim pengembang dinilai perlu mengadopsi mekanisme pengaduan dan pemantauan partisipatif, melaksanakan sosialisasi yang konsisten dan berkelanjutan dalam setiap tahapan aktivitas, serta mengarahkan program CSR agar lebih menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Menanggapi rekomendasi Gubernur Melki, EVP Panas Bumi PT PLN (Persero), John Y.S. Rembet, mengurai sejumlah agenda ke depan mengacu pada temuan tim Satgas, akan dilakukan kegiatan pada green area terlebih dahulu (access road, wellpad G, J, dan D) setelah pelaksanaan FPIC di Poco Leok.
Sementara terkait manifestasi di PLTP Mataloko, akan dilakukan studi risiko kemunculan manifestasi baru, serta rencana pembangunan geopark (remidiasi lingkungan) yang saat ini sedang dalam tahap proses pengajuan anggaran.
Sementara itu, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, menyampaikan untuk swasembada energi, geothermal di Flores merupakan berkah yang punya potensi besar mendorong laju perekonomian di NTT.
“Akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai rekomendasi,” ucap Suroso.
Hadir di lokasi, General Manager (GM) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), Yasir, mengungkapkan dalam upaya swasembada energi, PLN melibatkan beberapa teknologi kunci yang teruji dalam hal konversi energi panas bumi menjadi listrik.
PLN, kata GM Yasir, juga harus memastikan sepanjang penggarapan dan operasional PLTP di NTT selalu sejalan dengan pemantauan kondisi lingkungan sekitar. Pemantauan lingkungan sekitar wilayah geothermal ini mencakup aspek kualitas air, udara, getaran, kebisingan, termasuk kondisi sosial masyarakat sekitar proyek.
“Lahan di PLTP Atadei sedang proses pembebasan dan program CSR penyediaan air bersih sedang berjalan. Dengan hadirnya Pak Gubernur, turun langsung dan berdialog dengan masyarakat sekitar lokasi pembangunan, ini menunjukan dukungan pemerintah,” ucap GM Yasir. (*/Tim LembataNews)
