LEWOLEBA – PEMERINTAH Kabupaten Lembata menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan proses pengadaan tanah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Atadei.
Dukungan tersebut disampaikan langsung Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq bersama Wakil Bupati Muhamad Nasir dalam audiensi bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), Kamis, 13 Maret 2025 di ruang kerja Bupati Lembata.
“Pemda Lembata mendukung penuh pengembangan PLTP Atadei sebagai pembangkit listrik ramah lingkungan untuk mewujudkan kemandirian energi di Pulau Lembata,” ujar Bupati Kanisius Tuaq.
Dalam audiensi ini, PT PLN (Persero) UIP Nusra memaparkan status terkini pengadaan tanah pada dua titik lokasi wellpad: AT-1 di Desa Nubahaeraka dan AT-2 di Desa Atakore, Kecamatan Atadei. Untuk wellpad AT-1, dari total 18 persil, sebanyak 12 persil telah berhasil dibebaskan. Sementara itu, wellpad AT-2 masih dalam proses pembebasan.
“Kami memohon arahan dari Pemda Lembata untuk langkah strategis selanjutnya dalam mendukung proses pengadaan tanah ini,” ungkap Michael Marrung, Manager Pertanahan dan Sertifikasi UIP Nusra.
Untuk percepatan proses, Pemda akan memfasilitasi pertemuan mediasi dengan para pemilik lahan di wellpad AT-1 yang akan dihadiri langsung oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lembata.
“Sementara untuk wellpad AT-2 di Desa Atakore, Pemda akan mengadakan rapat internal untuk menentukan mekanisme penyelesaian, apakah akan menggunakan skema Tim Pokja-PLN atau Penlok (Penetapan Lokasi),” jelas Kanisius.
Lebih lanjut, Bupati Kanisius menekankan bahwa ketergantungan Lembata terhadap pembangkit diesel berbahan bakar solar harus segera diantisipasi.
“Pemerintah menyadari keterbatasan pasokan solar saat ini dan kemungkinan berkurangnya ketersediaannya di masa mendatang. Oleh karena itu, sumber energi panas bumi di Atadei menjadi salah satu harapan terbesar kami untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan energi di Pulau Lembata,” tegas Bupati Kanisius.
Kasirun, Manager Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusa Tenggara 3 menjelaskan bahwa saat ini sistem kelistrikan di Pulau Lembata masih 100 persen bergantung pada pembangkit berbahan bakar minyak solar.
“Sistem kelistrikan Lembata memiliki beban puncak sebesar 5,7 MW dengan daya mampu sekitar 6,5 MW, seluruhnya berasal dari PLTD. Ketergantungan pada BBM tentu memiliki risiko di masa mendatang, baik dari sisi pasokan maupun biaya operasional. Karena itu, PLTP Atadei menjadi solusi yang strategis untuk menyediakan energi bersih dan berkelanjutan bagi masyarakat Lembata,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan PLTP Atadei bukan hanya bagian dari proyek strategis nasional, tetapi juga investasi jangka panjang dalam ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat.
General Manager PLN UIP Nusra, Yasir, turut menyampaikan pentingnya sinergi dan komunikasi yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan. Menurutnya, audiensi seperti ini menjadi jembatan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kepercayaan.
“PLN berkomitmen untuk terus membangun komunikasi terbuka dengan stakeholder, salah satunya melalui pertemuan-pertemuan seperti ini. Dengan adanya komunikasi yang intensif, seluruh pihak bisa memiliki pemahaman yang sama terkait arah pembangunan dan manfaat proyek bagi masyarakat,” ujar Yasir.
Ia juga menegaskan bahwa setiap kali terjadi pergantian pejabat daerah, PLN secara proaktif menjalin kembali komunikasi melalui audiensi dengan Forkopimda dan pimpinan daerah yang baru. Hal ini dilakukan agar pejabat yang baru dapat memahami progres pembangunan yang telah berjalan, serta mengetahui rencana ke depan secara utuh, sehingga sinergi tetap terjaga dan tujuan bersama dapat tercapai.
PLTP Atadei merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Proyek ini telah mengantongi berbagai perizinan penting, termasuk izin wilayah kerja panas bumi (WKP), izin prinsip pembangunan, izin kesesuaian tata ruang, konfirmasi kawasan hutan, hingga izin lingkungan.
Selain itu, proses Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) juga telah dilakukan, mencakup tahapan screening, scoping, analisis laboratorium, dan penyusunan laporan hasil studi.
Melalui Keputusan Bupati Lembata Nomor 631 Tahun 2024, telah dibentuk Kelompok Kerja Pendamping Pengadaan Tanah PLTP Atadei 10 MW yang bertugas mendampingi proses pengadaan tanah dan mengupayakan penyelesaian permasalahan secara komprehensif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelompok kerja ini terdiri dari unsur Pemda, Forkopimda, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, kepala dinas teknis, Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, Sekretaris Camat Atadei, serta kepala desa dari wilayah sekitar rencana pembangunan.
Dengan sinergi antara PLN dan pemerintah daerah, diharapkan PLTP Atadei dapat menjadi tulang punggung energi baru terbarukan di Lembata serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*/Tim LembataNews)
