LEWOLEBA – PROGRAM makan bergizi gratis yang digelontorkan Presiden Prabowo Subianto ternyata tak semuanya mendapat respons positif dari masyarakat. Masyarakat bahkan mengharapkan agar program makan bergizi gratis digantikan dengan program sekolah gratis.
Mia, warga Desa Hoelea 2 saat reses anggota DPRD Provinsi NTT dati Fraksi Partai NasDem Alexander Take Ofong di Desa Hielea 2, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Kamis, 20 Maret 2025 mengatakan, walau siswa di Desa Horlea belum mendapatkan program bantuan pemerintah itu, namun setelah mendapatkan informasi bahwa ada kasus daging mentah, membuat otangtua siswa menjadi khawatir.
Ia mengatakan, belajar dari pengalaman di daerah lain tersebut, ia menyarankan agar program. Makan bergizi gratis digantikan dengan program sekolah gratis.
Sebab, lanjutnya, banyak anak sekolah yang putus sekolah karena orang tua tak sanggup menyekolahkan anaknya. Sehingga, dengan mengalihkan makan gratis ke sekolah gratis, maka anak-anak yang putus sekolah bisa krmbali sekolah.
Hal senada juga dikemukakan warga Desa Puor, Kecamatan Wulandoni. Mereka juga menolak program makan bergizi gratis dan meminta Pemerintah Pusat menggantikannya dengan program sekolah gratis.
Menanggapi permintaan warga tersebut, anggota DPRD Provinsi NTT dati Fraksi Partai NasDem Alexander Take Ofong menegaskan, yerkait program pemberian makan bergizi gratis merupakan program nasional dan sebagai penyelenggara, pemerintah daerah harus berupaya agar bisa dijalankan.
Akan tetapi, program ini tidak bisa diterima begitu saja.
“Secara pribadi saya menolak program ini karena tidak masuk akal, tidak berdayakan masyarakatnya dan tidak berdampak apa-apa. Ada pepatah katakan berilah kail bukan berikan ikan. Lalu kenapa beri makan. Lebih baik dorong masyarakat bertumbuh maju agar bisa beri makan sendiri anak-anak. Beri makan anak adalah tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Biarlah tanggung jawab masyarakat dijalankan dan pemerintah jangan ambil alih tanggung jawab masyarakat,” tegas Alex Ofong.
Dengan mengambil alih urusan masyarakat, lanjutnya, pemerintah akhirnya mengabaikan tugas utamanya.
Dia menambahkan, alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis untuk NTT sebesar Rp8 triliun lebih. Jika alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis itu digunakan untuk membangun infrastruktur di NTT, maka dengan dana Rp8 triliun itu permasalahan infrastruktur jalan di NTT bisa teratasi.
“Dana 8 T untuk NTT, kalau dana ini untuk infrastruktur maka akan sangat maju NTT ini,” tegasnya.
Dikatakannya, program makan bergizi gratis yang baru mulai dijalankan itu saat ini sudah mulai menuai permasalahan. Jika di awal-awal pelaksanaan sudah bermasalah dengan masalah makanan yang basi, bau, dan berulat, maka lambat laun akan muncul makanan beracun karena untuk menyediakan sayur dan buah yang cukup para petani menggunakan pupuk kimia yang banyak yang pada akhirnya menjadi racun bagi anak-anak yang mengkinsumsi makanan bergizi gratis.
Karena itu menurut Alex Ofong, program tersebut tidak tepat dan akan lebih baik jika dialihkan ke sekolah gratis.
“Banyak juga yang sudah usulkan itu. Papua sudah ada gerakan menolak, tinggal di NTT,” tutupnya. (Tim LembataNews)
