LEWOLEBA – Sebanyak 33.706 pemilih atau 32 persen pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Lembata 2024 tidak menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024 lalu. Jumlah ini melampaui angka kemenangan Paket Tunas, Petrus Kanisius Tuaq – Muhamad Nasir yang meraih suara terbanyak pada Pilkada lalu dengan mencatat kemenangan dengan angka 19.686 suara atau 27 persen.
Minimnya partisipasi masyarakat Lembata pada Pilkada Lembata 2024 ini menurut Elias Kaluli Making, Sekretaris Aldiras Lembata yang juga nantan Ketua KPU Lembata bisa berdampak buruk terhadap jalannya pemerintahan pemimpin baru terpilih. Rendahnya partisipasi warga juga menjadi tolok ukur sukses tidaknya KPU dalam menyelenggarakan Pilkada.
Menurut Elias Making, sukses tidaknya sebuah agenda Pemilu atau Pemilihan di mata lembaga penyelenggara Pemilu salah satunya diukur dari tinggi rendahnya partisipasi pemilih.
“Hangan lupa, tingginya angka golput (partisupasi pemilih) dalam Pilkada Lembata ini adalah sebuah kondisi anomaly. Bagaimana mungkin angka golput lebih besar dari jumlah perolehan suara paket pemenang Pilkada? kondisi ini sangat berpengaruh pada jalannya pemerintahan paket terpilih,” tegas Elias Making.
Menurutnya, rendahnya kesadaran pemilih, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, minimnya informasi tentang pentingnya hak memilih dari lembaga penyelenggara Pemilu kepada pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih, faktor kualitas kandidat calon, juga karena kendala teknis administratif seperti kesulitan mengakses TPS bagi pemilih lanjut usia dan pemilih disabilitas.
Memilih untuk tidak menggunakan hak pilih dalam Pilkada, urainya, adalah bentuk protes terhadap kualitas calon yang diusung koalisi partai, juga kalau diamati, terkhusus pada TPS di dalam Kota Lewoleba, ada banyak warga yang mengaku tidak datang ke TPS karena tidak mendapat formulir C pemberitahuan serta minimnya sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU dan Bawaslu.
“Saya yakin untuk sosialisasi ada anggaran, mungkin karena kesibukan menjalankan tahapan dan jadwal Pilkada, juga banyaknya perjalanan dinas keluar daerah, sehingga agenda penting untuk sosialisasi terabaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut Elias mengatakan, faktor lain yang ikut memperparah rendahnya partisipasi pemilih adalah faktor politik uang.
Praktik politik uang untuk membeli suara, kata dia, akan menimbulkan rasa apatis dan pesimisme warga pemilih. Dalam benak sebagian warga pemilih, partisipasi mereka tidak ada artinya apa-apa. Jadi kalau tidak ada uang sebagai imbalan untuk hak pilih, maka mereka lebih memilih tidak menggunakan hak pilihnya.
Menyikapi tingginya angka Golput dalam Pilkada Lembata, dipandang perlu melakukan evaluasi menyeluruh baik terhadap teknis penyelenggaraan Pilkada, sistem perekrutan para penyelenggara Pemilu, sosialisasi dan pendidikan pemilih, dukungan anggaran, dan sistem rektutmen kandidat calon pemimpin, agar pengalam buruk dalam Pilkada Lembata 2024 tidak terulang pada Pemilu mendatang.
Ketua KPU Lembata Hermanus Haron Tadon di ruang kerjanya, Selasa, 3 Desember 2024 menjelaskan, terkait rendahnya partisipasi masyarakat memilih pada Pilkada Lembata 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi hasik penghitungan suara di setiap kecanatan, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyaj 73.642 dari DPT sebanyak 105.806. Partisipasi pemilih pada angka 68,60 persen. Sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 32.164 atau 30,39 persen dari DPT.
“Dari 32.164 pemikih DPT yang tidak menggunakan hak pilih ini terdapat 22.811 C pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Hal ini disebabkan karena pemilih yang sudah ditetapkan dalamDPT tetapi kemuduan tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia setelah pepenetapab DPT. Mereka hanya ditandai dan tidak bisa dicoret dari DPT. Jumlahnya sedang direkap,” terang Hermanus Tadon.
Selain itu, ada juga pemilih yang berubah status dari sipil menjadi anggota TNI/Polri, dan pemilih yang tidak dikenal. “Saat Pantarlih lakukan coklit, ada pemilih yang tidak dikenal tapi karena beralamat KTP di TPS tersebut maka tidak dicoret dari DPT,” urainya.
Dia menambahkan, ada juga pemilih yang pidah domisili yang rata-rata merantau atau bersekolah di luar Lembata yang alamat KTP masih di Lembata dan karena jarak maka tidak datang nenggunakan hak pilih di hari H pencoblosan.
“Ke depan yang sudah lama di luar sebaiknya bisa mutasi penduduk ke tempat domisili baru,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, ada juga pemilih yang pindah memilih di luar Kabupaten Lembata yang masih dalam lingkup NTT. Mereka ini juga tidak dibagiian C pemberitahuannya.
“Ada juga tidak ada keluarga atau tetangga yang dipercaya yang bisa dititipkan C penberitahuan. Ada yang datang ke TPS untuk ambil C pemberitahuan untuk gunakan hak pilih,” tegas Hermanus dan menanbagjan bahwa C pemberitahuan yang terdistribusi sebanyak 82.995.
Yang tidak menggunakan hak pilih dibandingkan dengan tidak terdistribusikannya C penberitahuan maka tersisa pengguna hak pilih disebabkan beberapa hal, di antaranya, 9.353 warga yang belum diketahui alasan tidak datang ke TPS. Ia menduga, ketidakhadiran mereka karena ada aktvitas lain atau bepergian. Walau C pemberitahuan sudah diserahkan namun tak datang ke TPS. “Dan itu butuh riset khusus untuk pastikan alasan tidak datang ke TPS,” katanya.
Ia juga membantah anggapan rendahnya partisipasi pemilih karena kurangnya sosialisasi. Menurutnya, penyelenggara sudah maksimal sosialisasi. Bahkan, saat pendistribusian C pemberitahuan, para petugas adhoc juga sekaligus melakukan sosialisasi.
Menurut dia, tugas sosialisasi bukan saja oleh penyelenggara, tetapi menjadi tugas semua elemen termasuk paslon dan partai politik. (Tim LembataNews)
