LEWOLEBA – Mencegah rencana dan nafsu mengadakan mobil baru untuk pimpinan DPRD Lembata, Gerakan Anti Begal Mobil Rakyat Lembata (Gatalka) menggelar aksi demonstrasi di gedung Peten Ina DPRD Lembata, Jumat, 27 September 2024.
Gatalka tidak sudi jika di tengah keuangan daerah yang terbatas, dan banyaknya persoalan kemasyarakatan yang membutuhkan perhatian pemerintah, kalangan DPRD justru mengalokasikan uang untuk membelanjakan mobil baru tiga unit untuk pimpinan DPRD.
Apalagi, mobil Pajero yng selama ini digunakan pimpinan DPRD periode 2019-2024 juga sudah ada rencana mau diputihkan untuk untuk tiga orang pimpinan DPRD Lembata. Padahal, tiga unit mobil itu baru dibeli tahun 2020 lalu dan masih sangat layak untuk digunakan pimpinan DPRD Lembata periode 2024-2029.
Karena itu, aksi massa Gatalka mendesak DPRD Lembata dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata membatalkan rencana pembelian tiga unit mobil untuk pimpinan DPRD dan membatalkan recana pemutihan mobil Pajero untuk tiga pimpinan DPRD Lembata periode 2019-2024.
Aksi massa Gatalka berkumpul di titik kumpul Taman Kota Swaolsa Titen dan bergerak menuju gedung Peten Ina DPRD Lembata.
Di Gedung Peten Ina, massa aksi Gatalka diterima Ketua Sementara DPRD Lembata Hasbula Lapar Making bersama delapan orang anggota DPRD Lembata di antaranya Stefanus L Tapobali, Yohanes SJ Batafor (Fraksi Partai NasDem), Lorensius Ola Keraf, Ramdan Kalang (Fraksi PAN-Perindo), Udin Purab (Fraksi Demokrat), David Lasius Uklele mm (Partai Gerindra yang bergabung di Fraksi Golkar), Lorens Leu (Fraksi PKB), dan Gaspar Sio Apelabi (Fraksi Gabungan).
Koordinator Gatalka Broin Tolok saat dialog dengan DPRD Lembata menegaskan, kehadiran Gatalka untuk meminta DPRD Lembata membatalkan rencana pembelian mobil baru untuk pimpinan DPRD dan meminta pihak Sekretarat DPRD untuk membatalkan rencana pemutihan atau pembelian mobil lama oleh tiga pimpinan DPRD periode 2019-2024.
Menurutnya, mobil yang digunakan pimpinan DPRD sebelumnya masih sangat layak untuk digunakan sehingga tidak perlu dibeli mobil yang baru.
DPRD Lembata dalam menganggarkan pembelian mobil ini telah merugikan masyarakat Lembata secara utuh.
“Masyarakat masih membutuhkan sentuhan pemerintah melalui APBD untuk melakukan distribusi pembangunan dan infrastruktur, “ tegasnya.
Ia berharap dalam negosiasi bersama anggota DPRD Lembata meski telah mendudukkan anggaran itu di APBD perubahan namun masih ada ruang bagi DPRD untuk dibatalkan dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.
Nando salah satu orator dalam orasinya mempertanyakan tujuan anggota DPRD Lembata membeli mobil baru itu, sementara mobil Pajero yang lama masih layak untuk digunakan.
Menurut dia, pemerintah harus berpikir objektif terhadap sektor pembangunan bagi masyarakat yang belum di jamah.
Jhon Batafor, anggota DPRD dari Fraksi NasDem menegaskan, kehadiran Gatalka sudah menampar pimpinan dan anggota DPRD dan mendidik Dewan untuk lebih tahu diri.
Ia juga sepakat dengan penegasan Broin Tolok bahwa dengan mengalokasikan anggaran pembelian mobil dan menjual mobil pimpinan yang lama maka Dewan dianggap telah melakukan pembunuh terhadap masyarakat.
Sebab, saat ini nyawa ibu hamil dan anak-anak terancam karena ketiadaan dokter ahli kandungan, tapi uang daerah justru digunakan untuk jalan jalan Dewan dan membeli mobil baru. Padahal, jika anggaran itu tidak dipki membeli mobil baru, maka bisa digunakan untuk selamatkan ibu hamil dan anak.
“Kalau tidak maka kami di DPRD dianggap sebagai pembunuh masyarakat. Secara pribadi saya menolak(pembelian mobil) dan minta ketua segera agendakan rapat khusus dengab sekwan dan ada kejelasan untuk rakyat sebagai atasan Dewan,” tegasnya.
Lorensius Ola Keraf, Anggita DPRD lainnya mengaku bahagia sekali, karena sebagai utusan dari rakyat yang didatang oleh masyarakatnya.
“Setelah dilantik 2 September lalu, dan tuan kami ada di masyarakat. Setelah pilih tidak tinggalkan dan mau datang lihat dan ingatkan kami,” katanya
Diakuinya, terkait pengadaan mobil ini, dalam rapat internal DPRD periode lalu, sudah bersepakat hanya satu mobil yang dibeli, namun dalam pembahasan di Banggar ternyata dianggarkan tiga unit.
Mobil tiga unit pimpinan yang lama sudah ditarik pemerintah dan kewenangan sekarang ada di pemerintah, apakah mau diputihkan, atau dijual karena sudah dikembalikan Setwan ke pemerintah sebagai Penguasa Barang
“Keuangan daerah jalan tertatih-tatih, dan secara pribadi menolak. Ikutannya akan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan terakhir di pembahasan APBD. Sehingga tuntutan aliansi bisa di suarakan,” kata Lorens Keraf.
Sementara Stef Tapobali dari Fraksi Partai NasDem mengatakan, setelah terpilih dan mempelajari dokumen pemandangan umum dan pendapat akhir Fraksi Gabungan Partai NasDem – PKS, ternyata ada dokumen Pendapat Akhir Fraksi yang di dalamnya berisikan penolakan fraksi atas alokasi anggaran untuk pengadaan mobil untuk pimpinan DPRD.
Karena itu, secara pribadi dan sebagai anggota fraksi, ia konsisten melanjutkan perjuangan Dewan terdahulu untuk menolak pembelian tiga unit mobil pimpinan DPRD yang baru
Ia juga meminta agar dalam waktu dekat, pimpinan sementara dapat mengagendakan pelaksanan rapat kerja dengan pemerintah dihadiri Gatalka untuk membicarakan persoalan yang disampaikan massa aksi Gatalka.
Setelah dialog dan meminta kalangan Dewan membatalkan rencana pembelian tiga unit mobil pimpinan yang baru dan membatalkan rencana penjualan tiga unit mobil pimpinan yang lama, massa aksi Gatalka membubarkan diri dengan tertib. (Tim LembataNews)
Mobil lama sudah di kembalikan ke pemerintah. Di belikan yang baru saja.