JAKARTA – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilpres 2024.
Prabowo-Gibran memperoleh 96.214.691 suara sah. Perolehan suara pasangan ini setara dengan 58,6 persen dari total suara nasional 164.227.475. Sementara paslon nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 24,9 persen suara dan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD cuma mendapatkan 16,5 persen suara.
Prabowo-Gibran menang dalam satu putaran karena perolehan suaranya lebih dari 50 persen suara nasional. Selain itu, mereka juga unggul di lebih dari 20 provinsi di Indonesia.
Lantas bagaimana nasib ekonomi Indonesia nanti di bawah kepemimpinan keduanya?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat siapapun presiden yang terpilih, ekonomi Indonesia secara natural akan tetap tumbuh.
Menurutnya, konsumsi dalam negeri akan terus melaju, investasi pun demikian. Ia memprediksi peran belanja pemerintah kepada pertumbuhan hanya maksimal 17 persen-18 persen.
Ronny mengingatkan ekonomi Indonesia sangat ‘consumtion based’, di mana kontribusi konsumsi rumah tangga lebih dari 50 persen. Sisanya, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.
“Artinya, di tangan Prabowo-Gibran pun potensi perekonomian nasional semakin maju juga besar. Apalagi jika Prabowo-Gibran memiliki kebijakan-kebijakan yang produktif terhadap perekonomian nasional,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis, 21 Maret 2024.
“Di era Jokowi saja, meskipun tak mencapai target pertumbuhan yang ia janjikan, ekonomi tetap tumbuh 5 persenan, artinya PDB Indonesia semakin membesar, total factor productivity semakin naik,” sambungnya.
Sehingga, menurut Ronny, jika Prabowo-Gibran hanya meneruskan kebijakan Jokowi, minimal ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5 persen rata-rata per tahun. Apalagi jika pasangan tersebut memang serius ingin mencapai angka 6 persen-7 persen pertumbuhan dan menaikkan rasio pajak (tax ratio).
“Tentu perekonomian nasional akan semakin maju,” tutur Ronny.
Ronny pun memprediksi program makan siang gratis akan menjadi kelemahan Prabowo-Gibran. Pasalnya, program tersebut akan menyerap banyak anggaran, tetapi imbasnya tidak berkelanjutan dan tidak terlalu produktif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, ia menilai misi Prabowo-Gibran yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen-7 persen dan menaikkan rasio pajak belum jelas.
Lantaran pasangan tersebut belum jelas strategi ekonominya, maka Ronny menilai Prabowo-Gibran berpotensi mengulangi kesalahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni menambah utang yang banyak dengan imbas pada perekonomian yang tidak terlalu besar dan beban anggaran untuk cicilan dan bunga utang semakin berat.
Ia pun menilai semua program yang ditawarkan Prabowo-Gibran bisa diterapkan. Yang menjadi persoalan, apakah program-program tersebut bakal membebani anggaran tapi tak berimbas produktif kepada perekonomian atau tidak.
“Program seperti makan siang gratis, misalnya, bisa saja dibiayai APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), tapi apakah akan mendongkrak pertumbuhan atau tidak, sangat perlu diperdebatkan lagi,” kata Ronny.
“Lalu kebijakan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan, misalnya, juga sangat mungkin diwujudkan, tapi belum tentu bisa mendongkrak tax ratio. Dan banyak lagi. Semua masih perlu dikaji dan diperdebatkan,” lanjutnya.
Ronny pun berpendapat tentu pasangan Prabowo-Gibran bisa saja melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi yang sudah berjalan. Namun, Jokowi saja dianggap tidak terlalu berhasil secara ekonomi. Pasalnya, pertumbuhan 7 persen yang dijanjikan Jokowi tak pernah tersentuh.
“Jadi jika sekadar meneruskan, maka Prabowo-Gibran harus puas dengan angka pertumbuhan 4 persen-5 persen saja, tak akan bisa mencapai 6 persen-7 persen,” lanjutnya.
Tertahan di 5 Persen
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda pun berpendapat hal serupa. Ia merasa dengan strategi yang sama dengan Jokowi, seperti menggenjot infrastruktur dan pembangunan fisik secara masif, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada di angka 5 persenan.
Ia melihat faktor investasi di bawah komando Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pun belum bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi.
“Dengan komposisi menteri yang kemungkinan ada beberapa pos yang sama, saya rasa kemungkinan akan sama kebijakan yang diambil,” kata Nailul.
Nailul mengatakan program kampanye Prabowo pun lebih menyasar ke cost yang sifatnya tidak menghasilkan efek ke pertumbuhan ekonomi, setidaknya dalam jangka pendek-menengah.
Contohnya, pembangunan infrastruktur dan hilirisasi. Ia merasa hilirisasi yang dilakukan saat ini efeknya relatif terbatas dengan keuntungan yang lebih mengejar ekspor barang setengah jadi dari nikel. Padahal seharusnya, kata dia, yang dibangun adalah industri mobil listrik secara keseluruhan, bukan hanya hilirisasi nikel ke barang setengah jadi.
“Jadi saya rasa pertumbuhan ekonomi masih mirip selama pemerintahannya Pak Jokowi, 5 persenan,” tuturnya.
Terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bakal dilanjutkan Prabowo-Gibran, Nailul mengatakan sulit melihat investor global kakan yang masuk untuk berinvestasi di proyek tersebut.
Ia berpendapat APBN akan semakin berat jika kebijakan Jokowi dijalankan, ditambah program baru Prabowo-Gibran juga dilakukan. Ia meyakini program makan siang gratis dan kebijakan lainnya akan menguras APBN dan larinya akan ke utang negara.
“Jika kebijakan masih ugal-ugalan, saya rasa utang bisa naik 1,5 hingga 2 kali lipat di tahun 2029. Ini yang harus kita kawal,” jelas Nailul.
Dari sisi program, menurutnya, efek dari program makan siang gratis dan program ambisius lainnya oleh pemerintah baru akan membuat celah fiskal akan semakin sempat. Pasalnya, Prabowo-Gibran butuh anggaran yang mungkin mencapai ratusan triliun, baik di tahun pertama hingga tahun kelima.
“Contohnya, dengan skema ‘semua’ menikmati makan siang gratis pemerintah ini, saya rasa keuangan kita enggak akan kuat menopang beban fiskal-nya. Alhasil, ada beberapa pilihan, yang pasti dan gampang dilakukan adalah mengurangi subsidi energi,” jelasnya lebih lanjut.
Namun, kata dia, perlu diingat bahwa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan mencabut subsidi akan meningkatkan inflasi serta beban hidup masyarakat, termasuk masyarakat miskin akan meningkat. Otomatis, angka kemiskinan juga akan meningkat.
Hal tersebut, lanjutnya, tidak sebanding dengan efek makan sang yang nyatanya juga bisa salah sasaran. Nailul pun memprediksi program makan siang gratis untuk 100 persen ibu hamil, siswa, dan santri Indonesia tidak akan berhasil hingga 2029.
“Paling mentok menyasar 51 persen dari target di tahun 2029. Beban APBN kita terlampau besar jika dipaksakan untuk 100 persen target penerima,” imbuhnya. (cnnindonesia)
