LEWOLEBA – Untuk mendukung kedaulatgan pangan di Kabupaten Lembata, sebanyak 212 mahasiswa dari 103 perguruan tinggi di 29 provinsi di Indonesia saat ini telah berada di Kabupaten Lembata. Mereka mengikuti program Muda Berdaya untuk Kedaulatan Pangan (MBKP) selama 3,5 bulan dan disebar di 29 desa pada sembilan kecamatan di Kabupaten Lembata.
Penanggung jawab MBKP 2024 Ratna Yunarsih dalam laporannya pada acara penyerahan mahasiswa peserta MBKP di Pantai Wulen Luo, Lewoleba, Sabtu, 5 Oktober 2024 menjelaskan, program MBKP 2024 melibatkan 218 mahasiswa dari 103 perguruan tinggi yang tersebar di 29 provinsi Indonesia. Selain itu, terdapat juga perwakilan masyarakat dari 29 desa yang tersebar di Kabupaten Lembata. “MBKP berlangsung selama 3,5 bulan hingga Desember 2024.
Ratnamenjelaskan, program ini sangat diminati. Pada saat pendaftaran, sebanyak 4.200 pendaftar, kemudian diseleksi hingga terkumpul 218 mahasiswa.
Sebanyak 212 orang peserta ditempatkan di 29 desa di 9 kecamatan untuk melakukan pendataan terkait potensi pangan lokal, pemetaan lokasi lahan pangan lokal yang ada di berbagai desa di Lembata, serta pola produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat Lembata.
“Enam mahasiswa ditempatkan di kantor Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek di Jakarta dengan tugas sebagai desainer grafis, copywriter, dan admin media sosial,” jelas Ratna.
Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Samsul Hadi mengatakan, MBKP merupakan salah satu terobosan pemajuan kebudayaan yang merupakan kolaborasi erat antara Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dikelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek).
Dikatakannya, para mahasiswa ini telah terpilih untuk ikut membangun Lembata melalui pendekatan kebudayaan.
MBKP, lanjut Samsul Hadi, merupakan investasi jangka panjang yang bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat tentang pangan lokal dengan memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi gagasan, minat, dan bakatnya untuk menghasilkan aksi atau karya inovatif. Hal ini juga merupakan bentuk upaya memberdayakan ekosistem kebudayaan untuk pemulihan lingkungan berkelanjutan dan mewujudkan kedaulatan pangan.
“Saya harapkan adik-adik mahasiswa dapat menemukenali dan belajar bersama para mentor dan para pemangku adat yang mengetahui dan memahami kearifan lokal, dengan mengidentifikasi berbagai pangan lokal dan teknik-teknik memproduksinya,” kata Samsul Hadi.
Penjabat Bupati Lembata Paskalis Ola Tapobali mengapresiasi program MBKP dan menyambut baik program MBKP ini dan sangat respek dengan kehadiran para mahasiswa di Lembata. Ia juga berterima kasih karena Lembata dipilih menjadi sasaran program MBKP.
Paskalis Tapobali mengatakan, saat ini telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Untuk itulah, ia berharap keluaran program MBKP juga dapat memberikan rekomendasi program dan kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Lembata agar dapat disampaikan melalui Rencana Aksi Daerah.
Ia berharap, output program MBKP ini tidak hanya berupa pangkalan data, tetapi juga usulan atau rekomendasi kebiojkan tematik berkaitan dengan penganekaragaman strategi program dan kegiatan terkait penyusunan rencana aksi daerah dari 29 desa sasaranbaik dari aspek hulu dan hilirnya.
Kepada para mahasiswa peserta MBKP, ia berpesan agar ketika memasuki suatu daerah untuk bisa mendalami karakteristik lokal, adat istiadat yang hidup dan berkembang di masing-masing desa tempat bertugas. Akan ada hal yang boleh dan tidak boleh harus dipelajari agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
“Dalami, kenal lebih jauh agar terhindar dari persoalan yang tidak diinginkan,” katanya.
Di desa, lanjutnya, ada tokoh sentral agar didekati dan minta nasihat juga kepada semua komponen agar semua kegiatan tidak menghadapi hambatan berarti dan tujuan mendorong kedaulatan pagan di desa dapat terwujud dengan maksimal.
Paskalis Tapobali menambahkan, di desa akan ada mentor dan koordinator. Pemerintah seharusnya smenyiapkan 29 perangkat daerah untuk mengdampingi di 29desa. Namun akhirnya hanya ditetapkan tujuh perangkat daerah yang akan mendampingi, yakni Kadis Porabud, Kadis Ketenagakerjaan, Kadis Parekraf, Kadis Perhubungan, Kadis PMD, Kadis Pendidikan, dan Kadis Kominfo.
“Jika dalam perjalanann menghadapi kekurangan dapat disampaikan melalui koordinator dan dapat ditindaklanjuti sesuai sumber daya yang mereka miliki untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di desa,” imbau Paskalis Tapobali. (Tim LembataNews)
