LEWOLEBA – WAKIL Bupati Lembata, H. Muhamad Nasir melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi kuari di wilayah Simpang Hadakewa – Ile Ape (HI) pada Jumat (12/6). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara pemerintah daerah dan para pemilik kuari yang membahas berbagai persoalan perizinan dan pengelolaan usaha pertambangan material galian C di Kabupaten Lembata.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut unsur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta pemilik Kuari
Peninjauan langsung ke lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi riil aktivitas pertambangan yang berlangsung, sekaligus mendengar secara langsung aspirasi dan kendala yang dihadapi para pemilik kuari.
“Kita tidak ingin hanya menerima laporan atau berdiskusi di ruang rapat. Pemerintah perlu melihat langsung kondisi di lapangan agar dapat memahami persoalan secara menyeluruh dan mengambil langkah yang tepat dalam mencari solusi,” ujar Wabup Nasir
Dalam peninjauan tersebut, pemerintah daerah menemukan bahwa sebagian lokasi kuari yang selama ini menjadi sumber utama material pembangunan di Kota Lewoleba masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk status lahan dan perizinan yang berbeda-beda. Selain itu, beberapa titik lokasi diketahui berada dalam kawasan hutan yang kewenangan pengaturannya berada pada pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Menurut Wabup Nasir, kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang komprehensif melalui koordinasi lintas sektor dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat agar proses legalisasi dan perizinan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk memfasilitasi berbagai proses yang diperlukan. Tujuan utama dari upaya ini bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah, tetapi untuk kepentingan bersama agar aktivitas usaha dapat berjalan secara legal, tertib, dan memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati juga mendorong pembentukan asosiasi pemilik kuari sebagai wadah bersama bagi para pelaku usaha dan pemilik lahan. Menurutnya, keberadaan asosiasi akan memperkuat koordinasi antar pelaku usaha, meningkatkan posisi tawar masyarakat, serta mendorong terciptanya standar harga material yang lebih adil dan menguntungkan masyarakat.
Wabup Nasir menilai selama ini harga material di Lembata masih relatif rendah dibandingkan sejumlah daerah lain, sehingga nilai ekonomi yang diperoleh masyarakat dari sumber daya alam yang dimiliki belum optimal.
“Sumber daya alam ini tidak dapat diperbarui. Karena itu, perlu ada kesepahaman bersama agar pemanfaatannya memberikan manfaat ekonomi yang layak bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Lembata menegaskan akan terus membangun komunikasi dengan para pemilik kuari dan berbagai pihak terkait guna mengidentifikasi hambatan yang ada serta merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang efektif. Pemerintah juga membuka ruang koordinasi bagi masyarakat dan pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses administrasi maupun perizinan.
Melalui kunjungan lapangan ini, Pemerintah Kabupaten Lembata berharap pengelolaan kuari di daerah dapat semakin tertata, legal, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung kebutuhan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kontribusi terhadap daerah.
(*/Tim LembataNews)
