JAKARTA – PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lembata kembali mencatatkan posisi strategis di tingkat nasional. Rapat Koordinasi Pembahasan Tanaman Malapari yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada 12 Januari 2026, secara khusus mengundang Pemerintah Kabupaten Lembata sebagai perwakilan pemerintah daerah.
Penegasan ini menunjukkan bahwa Lembata telah ditetapkan sebagai fokus utama pengembangan Malapari nasional, sekaligus kandidat kuat Pulau Karbon berbasis komoditas strategis yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dari RPJMD Lembata ke Agenda Nasional
Pemilihan Lembata sebagai satu-satunya Pemda yang diundang tidak terlepas dari keberanian dan konsistensi daerah dalam menempatkan Malapari sebagai komoditas unggulan dalam RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025–2029, mengaitkan pembangunan ekonomi dengan agenda penurunan emisi karbon, menyiapkan ekosistem investasi hijau berbasis kepulauan.
Kemenko Perekonomian menilai bahwa konsep Pulau Karbon Lembata sejalan dengan arah kebijakan nasional tentang transisi energi, ekonomi hijau, pembangunan rendah karbon dan ketahanan energi dan iklim.
Komitmen ini diperkuat dengan langkah konkret seperti pada 29 Desember 2025, Pemkab Lembata menandatangani MoU dengan PT Natural Bali dengan target pengembangan ± 5.000 hektare Malapari. Selain itu PT Lembata Hira Sejahteraemargetkan 1 juta pohon Malapari dan telah melakukan penjajakan potensi Lembata sejak tahun 2023.
“Fakta ini menegaskan bahwa Lembata tidak sedang memulai dari nol, tetapi telah berada pada fase implementasi dan penguatan,” kata Bupati Kanis Tuaq.
Rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian membuka ruang sinkronisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga, kepastian regulasi bagi investor, skema pembiayaan hijau, dan pelibatan masyarakat sebagai mitra utama.
Pemerintah Kabupaten Lembata, terang Bupati, menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi daerah percontohan nasional pengembangan Malapari dan ekonomi karbon.
“Diundangnya hanya Pemda Lembata oleh Kemenko Perekonomian adalah pengakuan sekaligus tanggung jawab. Lembata siap menjadi contoh daerah kepulauan membangun ekonomi hijau yang berdaulat dan berkelanjutan,” tegas Bupati Kanis Tuaq.
Langkah ini adalah pesan kuat bahwa Lembata diperhitungkan di tingkat nasional. Selain itu, arah pembangunan daerah berada di jalur yang benar, masyarakat Lembata adalah bagian dari agenda global perubahan iklim dan energi bersih, serta Lembata tidak lagi berada di pinggiran, tetapi berada di pusat pembicaraan masa depan hijau Indonesia. (*/Tim LembataNews)
