JAKARTA – PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Flores Timur dan Lembata didesak untuk segera membangun kerja sama dengan perusahaan pengelola kapal cepat untuk bisa mengatasi kesulitan transportasi menyusul penerbangan yang kian tak menentu saat ini.
Anggota DPRD Lembata dari Fraksi Partai NasDem Jhon Batafor, Selasa, 14 Oktober 2025 saat ditemui di Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, Jakarta mengatakan, hingga kini, jalur penerbangan Kupang – Lewoleba dan Kupang – Larantuka masih belum lancar menyusul letusan Gunung Api Ile Lewotolok yang terus terjadi.
Selain jalur penerbangan yang tidak menentu, kapal ferri pun hanya sekali seminggu. Kondisi tersebut menyebabkan arus penumpang dan barang dari Lembata dan Flores Timur ke Kupang menjadi terhambat.
Salah satu langkah cepat yang mesti segera dilakukan pemerintah tegas Jhon Batafor, adalah Pemkab Flotim dan Lembata membangun kerja sama dengan perusahaan yang mengelola kapal cepat.
“Harus ada skema subsidi yang disiapkan Pemkab Flotim dan Lembata ke perusahaan kapal cepat, agar menjamin kapal tetap beroperasi melayani dua kabupaten tetangga ini,” kata Jhon Batafor.
Menurutnya, hengkangnya kapal cepat yang pernah melayani rute Kupang – Lewoleba – Larantuka PP karena sepi penumpang ditambah tidak adanya subsidi dari pemerintah. Jika Pemda menyiapkan subsidi, maka tidak ada alasan bagi kapal cepat untuk tak melayani rute ini kendati sepi penumpang.
Karena itu, ia berharap, pemerintah segera membangun komunikasi dengan perusahaan pengelola kapal cepat, untuk menuntaskan persoalan transportasi yang terjadi saat ini.
Hal senada dikemukakan Rahman Muhammad alias Haji Bareng. Ia mengakui sangat prihatin dengan kesulitan transportasi yang dihadapi masyarakat Flotim dan Lembata saat ini.
Ia bahkan mengaku ikut merasakan kesulitan masyarakat saat menumpang KM Sabuk Nusantara 108 dari Lewoleba menuju Kupang beberapa waktu lalu.
Minimnya moda transportasi, menyebabkan para pengguna jasa harus berdesak-desakan di antara tumpukan barang.
Para penumpang yang tak kebagian tempat tidur di dek kapal, terpaksa tidur di pinggir-pinggir dek kapal. Hal mana sangat berbahaya bagi keselamatan penumpang.
“Saya lihat dan alami sendiri bagaimana penumpang tidur di luar dek kapal tanpa pengamanan. Salah sedikit bisa jatuh ke laut. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah,” kata Haji Bareng.
Ia berharap, pemerintah dapat menyiapkan skema subsidi untuk bisa mengatasi permasalahan transportasi ini. Kapal cepat harus bisa masuk untuk mengatasi kebuntuan tersebut dan menjawab minimnya moda transportasi yang melayani masyarakat Flotim dan Lembata. (Tim LembataNews)
