KUPANG — PEMERINTAH Kabupaten Lembata merespons dinamika pelayanan transportasi laut pasca aksi yang dilakukan oleh pelaku ekspedisi di Pelabuhan Lewoleba. Pendekatan solutif dan dialog menjadi langkah utama yang ditempuh guna memastikan keselamatan pelayaran sekaligus keberlanjutan distribusi logistik masyarakat.
Sehari setelah aksi penyampaian aspirasi, terdapat upaya mendorong kapal feri agar bersandar menggunakan ramp door. Namun, kondisi pelabuhan yang masih mengalami kerusakan, khususnya pada bagian struktur pendukung seperti tiang dolphin (dolpin), membuat hal tersebut belum dapat dilaksanakan. Demi keselamatan pelayaran, kapten kapal memutuskan untuk tidak mengambil risiko.
Wakil Bupati Lembata turut hadir di lapangan untuk mengawal dan memfasilitasi komunikasi antara para pihak. Namun demikian, keputusan teknis tetap mengacu pada standar keselamatan pelayaran.
Sebagai langkah lanjutan, Bupati Lembata melakukan pertemuan langsung dengan General Manager R.M Ardhani Friandy di Kupang pada 11 April 2026. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperbaiki layanan penyeberangan, antara lain:
(1)Perbaikan tiang dolphin (dolpin) yang rusak akan segera dilaksanakan sesuai kesepakatan.
(2) Pembangunan plengsengan sebagai solusi jangka pendek untuk mendukung aktivitas sandar kapal.
(3) Rencana pembangunan pelabuhan baru sebagai solusi jangka panjang guna meningkatkan keselamatan dan kapasitas layanan.
(4) Pimpinan pihak ASDP kupang hari senin mendatang akan kembali mengajukan surat ke kementerian perhubungan agar bisa sandar di pelabuhan Lewoleba dg ramp door
(5) Peningkatan frekuensi pelayaran rute Kupang – Lewoleba menjadi dua kali dalam seminggu untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan distribusi barang.
Dalam pertemuan tersebut, pihak PT ASDP Indonesia Ferry juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi.
Pemerintah Kabupaten Lembata menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh kesepakatan yang telah dicapai, sekaligus mengimbau masyarakat agar tetap menjaga situasi yang kondusif. Keselamatan pelayaran menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.
Langkah cepat dan komunikasi intensif juga di lakukan ke Pemerintah Pusat lewat Kementerian Perhubungan RI. koordinasi ini diharapkan menjadi titik balik dari dinamika yang terjadi, menuju pelayanan transportasi laut yang lebih aman, lancar, dan berkelanjutan bagi masyarakat Lembata. (*/Tim LembataNews)
