LEWOLEBA – LANGKAH tegas diambil Fraksi Partai NasDem DPRD Lembata. Dalam rapat Gabungan Komisi pada Selasa, 28 Oktober 2025, tiga anggota Fraksi Partai NasDem dipimpin Ketua Fraksi Stefanus L Tapobali langsung walkout dalam rapat dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Aksi ini merupakan bentuk penolakan Fraksi Partai NasDem terhadap kenaikan harga bajak lahan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata.
Stef Tapobali memimpin aksi walkout ini bersama dua anggotanya, Rahman Abrurahman atau yang akrab disapa Haji Bareng dan John Batafor. Walk out dilakukan setelah mereka menolak kenaikan harga bajak lahan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Lembata sebesar Rp15 ribu per are dari penetapan sebelumnya sebesar Rp10 ribu per are.
Menurut Stef, sebelumnya palu telah diketok untuk menetapkan harga bajak lahan sebesar Rp10 ribu per are. Namun, usai masa skorsing, palu itu dianulir untuk membahas ulang harga bajak lahan.
“Forum rapat menganulir supaya minta fraksi lain berpendapat dan semua faksi minta sama dengan yang ditetapkan pemerintah. Saya merasa sidang ini tidak ada wibawa sama sekali karena sudah ketuk palu tapi cabut lagi. Ini ada apa?” gugat Stef Tapobali dalam rapat tersebut.
Usai walk out, Stef Tapobali menegaskan bahwa palu merupakan simbol perjuangan yang mewakili suara masyarakat, sehingga palu diketuk untuk kepentingan masyarakt. Sayangnya, dalam hitungan menit, palu dianulir untuk meloloskan kepentingan pemerintah yang diduga kuat ingin berbisnis dengan masyarakat.
Ia menegaskan, NasDem menolak harga bajak lahan yang diusulkan pemerintah karena menilai kenaikan itu merugikan dan mencekik masyarakat.
Ia menduga ada sesuatu yang tidak beres. “Ada apa di tengah skors itu sehingga masuk ke dalam lalu anulir palu itu. Jangan sampai ada rapat setengah kamar,” duga Stef Tapobali.
Hal senada dikemukakan pula sejawatnya Haji Bareng. Ia sangat menyayangkan rapat yang dinilainya tidak berwibawa ini.
Menurutnya, menaikkan harga bajak lahan sama saja dengan mengangkangi program prioritas pemerintah yaitu Nelayan Tani Ternak (NTT) khususnya sektor pertanian.
Searusnya, lanjut dia, pajak itu naik setelah pemerintah punya inovasi untuk memajukan pertanian, bukan hasil inovasi belum ada tapi petani sudah dipajaki. Itu sama saja membunuh petani yang seharusnya dibantu untuk menaikkan hasil produksinya.
Sementara itu, John Batafor juga tegas mengkritik kebujakan menaikkan tarif bajak lahan.
“Pak Kanis jadi bupati ini kan niatnya mau membuat petani sejahtera tapi yang kita lihat disini seperti berbisnis dengan petani yang membuat petani semakin sengsara,” tegas John.
John menambahkan, Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tua, hadir dengan membawa program NTT sehingga tugasnya adalah mensejahterakan petani, bukan menjadikan petani sebagai objek bisnis.
“Traktor Pemda itu dibeli dengan uang rakyat dan untuk rakyat. Jadi logika menaikkan tarif agar menutup “biaya mahal” tidak sesuai dengan fungsi alat pelayanan publik. Bila ingin sistem usaha murni, seharusnya dibuat lewat BUMD, bukan Perda Retribusi,” Tandas John Batafor. (Tim LembataNews)
