KUPANG – PT PLN (Persero) bersama para pengembang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membahas isu-isu sosial dalam pengembangan panas bumi di beberapa wilayah di Flores dan Lembata. Audiensi yang berlangsung di Kupang ini dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena, didampingi Wakil Gubernur Johni Asadoma.
Audiensi ini dihadiri oleh jajaran PLN, antara lain General Manager PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara, Yasir; General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Timur, F. Eko Sulityono; serta Executive Vice President Panas Bumi PLN Pusat, John Y.S. Rembet.
Turut hadir pula perwakilan dari mitra pengembang geothermal lainnya, yakni PT Daya Mas Nage Geothermal (DMNG) dan PT Sokoria Geothermal Indonesia (SGI). Dari unsur pemerintah daerah, hadir Bupati Ngada Raymundus Bena, Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit, Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda, dan Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTT menyoroti secara khusus adanya penolakan dari enam Uskup di Flores terhadap proyek geothermal, yang menurutnya mencerminkan keresahan masyarakat luas yang tidak bisa diabaikan.
“Penolakan dari enam Uskup ini artinya seluruh Flores menyuarakan keresahan yang sama. Daripada kita terus berhadap-hadapan, lebih baik kita duduk bersama, lihat apa yang salah. Kalau bisa diperbaiki, kita perbaiki.” tegas Gubernur Melki.
Ia menambahkan bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi NTT, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan menghormati nilai-nilai budaya dan membuka ruang partisipasi masyarakat. Sebagai langkah konkret, disepakati pembentukan Tim Penanganan Isu Teknis dan Sosial, yang akan mulai bekerja setelah Hari Raya Paskah 2025, dengan melibatkan unsur pemerintah, LSM, Keuskupan, dan para pengembang. Tim ini bertugas melakukan verifikasi langsung di lapangan serta menyusun rekomendasi atas persoalan yang dihadapi.
Menanggapi arahan Gubernur dan dukungan dari pemerintah daerah, General Manager PLN UIP Nusa Tenggara, Yasir, menyatakan bahwa PLN siap menjadi koordinator utama dalam proses tindak lanjut ini.
“PLN siap menjalankan mandat yang diberikan untuk memastikan komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik. Kami juga terbuka untuk menerima masukan dan menyusun langkah perbaikan, agar proyek benar-benar membawa manfaat dan diterima masyarakat,” ungkap Yasir.
General Manager PLN UIW NTT, F. Eko Sulityono, dalam pemaparannya menekankan pentingnya geothermal untuk menekan biaya produksi listrik di NTT yang selama ini tinggi karena bergantung pada bahan bakar dari luar daerah.
“Biaya pokok produksi listrik di NTT saat ini mencapai Rp 2.600 per kWh, sedangkan tarif rumah tangga hanya sekitar Rp 1.400. Selisihnya menjadi beban subsidi pemerintah. Dengan memanfaatkan potensi geothermal, kita bisa mengalihkan subsidi ke sektor lain yang lebih penting,” jelas Eko.
Sementara itu, Executive Vice President Panas Bumi PLN, John Y.S. Rembet, mengakui adanya gap dalam pendekatan komunikasi sebelumnya dan menyampaikan komitmen PLN untuk membuka ruang dialog dan perbaikan bersama.
“Kami sangat berharap, dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi dan terbentuknya tim ini, kita dapat menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan yang muncul dan membangun kepercayaan bersama,” ujar John.
Dengan semangat kolaborasi ini, seluruh pihak berharap agar proses pengembangan energi panas bumi di Nusa Tenggara Timur dapat berjalan lebih transparan, inklusif, dan benar-benar berpihak pada masyarakat lokal. (*/Tim LembataNews)
